SAMARINDA - Gebrakan baru terus diupayakan Pemerintah Kota Samarinda untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Samarinda H Nusyirwan Ismail dalam pertemuan dengan empat Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Samarinda, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kepala Inspektorat Wilayah beserta seluruh jajaran ke-empat SKPD tersebut usai Apel pagi (16/1) kemarin.
Menurut Nusyirwan, bagian terpenting dari reformasi birokrasi adalah reformasi mindset. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada metode organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu.
“Mind set atau kerangka berpikir adalah faktor penting dalam reformasi birokrasi yang sedang gencar kita laksanakan. Hal ini menjadi penting karena keragka berpikir merupakan cara pandang kita terhadap berbagai hal dalam dinamika pembangunan. Jika sesuatu pelayanan dapat dipermudah, maka jangan dibuat sulit sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayan publik tersebut akan lebih difokuskan pada sejumlah bidang yang bersentuhan langsung dengan program kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah program tersebut telah pula ditargetkan dalam APBD 2012, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan sarana infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Struktur APBD kota Samarinda tahun 2012 ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga memberikan ruang pendanaan yang lebih baik terhadap kegiatan Pemerintah Kota, khususnya yang berhubungan dengan layanan publik,” sebutnya.
Menyinggung kinerja Pemkot Samarinda, Nusyirwan mengatakan agar tiap Kepala SKPD menyusun program kerja yang realistis sesuai dengan nilai anggaran yang ada sehingga tidak ada terjadinya pengembalian keuangan kepada Pemerintah dalam bentuk silpa oleh karena program kerja yang disusun tidak dapat dilaksanakan.
“Jangan sampai ada silpa pada akhir APBD 2012 mendatang karena jika ada silpa, berarti ada program kerja dari SKPD yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu program kerja harus realistis dan dapat dicapai hal ini terkait dengan optimalisasi kinerja Pemkot Samarinda,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa pembangunan yang sukses memiliki tiga indikator yang harus dipenuhi, yaitu stabilitas yang baik, pertumbuhan ekonomi yang sehat dan mandiri, serta penurunan jumlah masyarakat miskin.
Oleh karena itu untuk mewujudkan ketiga hal tadi perlu kerja sama yang sinergi diantara seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda.
Terkait Jamkesda, Nusyirwan menginginkan agar program Jamkesda dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Samarinda yang belum memiliki asuransi kesehatan manapun.
Dirinya menegaskan agar dilakukan koordinasi dengan Humas Pemkot Samarinda dalam mensosialisasikan program tersebut dan mengedukasi masyarakat untuk benar-benar mengoptimalkan program Jamkesda.
0 komentar:
Posting Komentar